Mulailah mengetik pada pencarian di atas dan tekan tombol kaca pembesar untuk mencari.

BNPB Dorong Pemda Bali Susun Panduan Perencanaan Penanggulangan Bencana ke Dalam Dokumen Pembangunan

Dilihat 311 kali
BNPB Dorong Pemda Bali Susun Panduan Perencanaan Penanggulangan Bencana ke Dalam Dokumen Pembangunan

Foto : Peserta Bimbingan Teknis Pemaduan Perencanaan Penanggulangan Bencana ke dalam Perencanaan Pembangunan berdiskusi dan mengisi lembar kerja pemaduan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan, Senin (13/11) di Kota Denpasar, Bali. (Direktorat Strategi PB)


BALI - BNPB terus berkomitmen dalam mendukung upaya peningkatan ketangguhan bencana untuk mewujudkan ketahanan berkelanjutan atau sustainable resilience. Komitmen tersebut selaras dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana, melalui Bimbingan Teknis Pemaduan Perencanaan Penanggulangan Bencana ke dalam Perencanaan Pembangunan pada Senin (13/11) di Kota Denpasar, Bali.

Kegiatan Bimbingan Teknis dibuka oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Dr. I Made Rentin AP., M.Si. Dalam pembukaan acara Rentin menyampaikan, Integrasi RPB ke dalam dokumen perencanaan daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi pelayanan minimal yang berhak diterima masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana.

“Integrasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat akan tetapi, kenyataannya belum berjalan dengan memuaskan. Salah satu strategi dalam mendorong ketangguhan bencana di daerah adalah memasukkan muatan penanggulangan bencana dalam dokumen RPJMD agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran dan melaksanakan program serta kegiatan yang berkaitan dengan kebencanaan," Ucap Rentin dalam sambutannya. 

Selanjutnya, Drs. Bob Ronald F. Sagala, M.Si. Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan rencana pembangunan daerah merupakan bagian dari perencanaan nasional, yang mana perencanaan pembangunan daerah mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah. 

“Bappeda perlu memfasilitasi perencanaan di daerah, mengingat perencanaan memiliki urgensi sebagai pijakan dalam pelaksanaan pembangunan, efisien dan efektif sumber daya, memaksimalkan hasil pembangunan, dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan,” Ucap Bob Sagala.

Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB, Pratomo Cahyo Nugroho, M.T. menekankan bahwa upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) berkorelasi terhadap pertumbuhan pembangunan, dimana tren pembangunan akan naik secara menerus, namun kejadian bencana dapat menurunkan tren tersebut sebagai dampak jatuhnya pembangunan daerah.

“Upaya PRB pada tahap prabencana, dapat mengurangi kerusakan dan kerugian akibat bencana. Kedepannya, perlu sinkronisasi program dan kegiatan yang telah dilakukan setiap OPD dalam upaya penanggulangan bencana”, Jelas Pratomo Cahyo dalam paparannya.

Kedudukan dokumen KRB dan PRB sangat strategis dalam memastikan unsur penanggulangan bencana masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen KRB dan RPB jadi kewajiban daerah yang harus dibuat dan menjadi salah satu rujukan RPJMD dan dokumen perencanaan daerah lainnya. Dengan demikian, perlu advokasi penanggulangan bencana ke dalam perencanaan. Komitmen bersama dalam RPB ini juga memperkuat mekanisme anggaran sehingga kesinambungan, budgeting, dan keberlanjutan upaya PB di daerah.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari BPBD dan Bappeda di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, dan Kota Denpasar. Kegiatan didukung oleh Program SIAP SIAGA yang merupakan mitra kerja sama BNPB. Peserta dibagi menjadi 5 kelompok untuk mendiskusikan dan mengisi lembar kerja pemaduan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas 3 bab. Setiap kelompok didampingi oleh fasilitator.


Abdul Muhari, Ph.D. 

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Penulis

Admin


BAGIKAN