Mulailah mengetik pada pencarian di atas dan tekan tombol kaca pembesar untuk mencari.

BNPB Dukung Pemerintah Daerah di Jawa Timur Menyusun Pemaduan Perencanaan Penanggulangan Bencana ke Dalam Dokumen Pembangunan

Dilihat 616 kali
BNPB Dukung Pemerintah Daerah di Jawa Timur Menyusun Pemaduan Perencanaan Penanggulangan Bencana ke Dalam Dokumen Pembangunan

Foto : Foto bersama kegiatan Bimbingan Teknis Pemaduan Perencanaan Penanggulangan Bencana ke dalam Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan Direktorat Pengembangan Strategi PB BNPB bersama dengan dukungan Siap Siaga, di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (27/11). (Dok. PSPB BNPB)

Surabaya - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana (PSPB) terus berkomitmen mendukung upaya peningkatan ketangguhan bencana untuk mewujudkan resiliensi berkelanjutan atau sustainable resilience kepada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Pemaduan Perencanaan Penanggulangan Bencana ke dalam Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan bersama dengan dukungan Siap Siaga, di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (27/11).

Dalam sesi pembukaan, Drs. Sriyono, M.M, selaku Analis Kebencanaan Ahli Madya, BPBD Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi selalu mendukung shifting paradigm atau pergeseran paradigma penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif menjadi preventif. Upaya tersebut telah diwujudkan dengan pengesahan Perda terkait Penanggulangan Bencana dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memuat unsur penanggulangan bencana.

“Jawa Timur memiliki program kerja unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang dikenal dengan Nawa Bhakti Satya, Program Penanggulangan Bencana masuk kedalam Nawa Bhakti ke-9 Jatim Harmoni. Program ini meliputi upaya menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup. Salah satu perwujudannya adalah Indeks Risiko Bencana (IRB) menjadi IKU dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur dan capaian pada Tahun 2022 sebesar 108,69. Angka tersebut jauh menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 117,26”, Ucap Sriyono dalam sambutannya.

Sementara itu, Pratomo Cahyo Nugroho, M.T., Analis Kebencanaan Ahli Madya Direktorat PSPB menjelaskan bahwa KRB dan RPB merupakan permulaan yang sangat baik bagi daerah sebagai sumber bahan pengintegrasian, namun perlu dikerucutkan kembali sebelum digunakan dalam input RPJMD.

"Melalui kegiatan Bimtek, peserta diharapkan dapat memahami pemaduan terkait unsur penanggulangan bencana ke RPJMD, dan mengawal unsur penanggulangan bencana agar masuk dalam dokumen perencanaan daerah. Selain itu, dalam perwujudan integrasi perlu memastikan program yang di dalam RPB terintegrasi ke dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja masing-masing OPD", Jelas Pratomo Cahyo Nugroho.

Selanjutnya, Bagus Agung Herbowo, S.T., M.T., selaku Kepala Sub-Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I, Kemendagri menjelaskan tentang mekanisme evaluasi RPJMD dan penyusunan RPJMD periode 2025-2029. Substansi yang mengandung unsur penanggulangan bencana dapat dimasukkan dalam RPJMD, yang selanjutnya diturunkan menjadi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

“Dari simulasi alur penyusunan RPJPD dan RPJMD, upaya mengawal unsur penanggulangan bencana agar masuk dalam perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat berproses hingga bulan Maret 2024.”, Jelas Herbowo dalam paparannya.

Hal tersebut sejalan dengan paparan Ibu Subhany, Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kemendagri. Capaian dan tujuan RIPB tidak akan tercapai tanpa dukungan multipihak dari Pusat hingga Daerah. Pembagian kewenangan pada dasarnya mengharuskan adanya keterpaduan pembangunan, sehingga setiap tingkatan pemerintahan dapat saling terintegrasi.

“Sinkronisasi pembangunan pada bulan Januari sampai Februari merupakan masa yang tepat untuk sinkronisasi dalam penyempurnaan rancangan awal renja dan RKPD, dari forum-forum dapat dukungan RKPD dan PD. Selain itu, integrasi SPM dalam dokumen perencanaan daerah menjadi penting",  Imbuh Subhany dalam penjelasannya.

Teknis pelaksanaan Bimtek yaitu peserta dibagi menjadi 7 kelompok untuk mendiskusikan dan mengisi lembar kerja pemaduan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas 3 bab. Setiap kelompok didampingi oleh fasilitator. Selain itu, kegiatan ini dihadiri perwakilan dari BPBD dan Bappeda di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sampang, Kota Pasuruan, dan Kota Surabaya.

Ditutup oleh Direktur PSPB BNPB, Zaenal Arifin, SS, MM, BNPB berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum persiapan pergantian kepala daerah untuk memasukkan masalah penanggulangan bencana dalam pembangunan.

“Meskipun Jawa Timur sudah baik dalam upaya penanggulangan bencana dan pemaduan dalam pembangunan, namun pendampingan BPBD kepada Bappeda tetap harus dilakukan," pesannya.




Abdul Muhari, Ph.D. 

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB 

Penulis

Admin


BAGIKAN