BNPB Gelar Bimtek Penguatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Pengurangan Risiko Bencana di Bogor
18 Sep 2023 18:00 WIB
Foto : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam berkolaborasi dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Citarum Ciliwung, BPBD Kota Bogor, Komunitas Banyu Bening dan Rumah Sinergi Lestari menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penguatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dalam rangka Pemulihan Berbasis Pengurangan Risiko Bencana, yang dilaksanakan di Bumi Katulampa Kota Bogor, Jawa Barat, Pada Senin (18/9). (Komunikasi Kebencanaan BNPB/Dume Sinaga)
BOGOR - Lingkungan saat ini mengalami degradasi yang luar biasa. Sampah padat maupun cair masih bertebaran dan belum terkelola dengan baik. Hal ini tentu saja memicu turunnya kualitas lingkungan, baik udara, tanah, maupun air yang menimbulkan pemanasan global serta kekeringan yang dirasakan saat ini.
Tak terkecuali di wilayah Bogor yang di kenal sebagai kota hujan. Pada musim kemarau ini terindikasi 32 kecamatan mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih. Melihat kondisi tersebut, tentunya semua pihak perlu terlibat untuk menemukan solusi terbaik dalam penyelesaian permasalahan air bersih.
Menanggapi hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam berkolaborasi dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Citarum Ciliwung, BPBD Kota Bogor, Komunitas Banyu Bening dan Rumah Sinergi Lestari menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penguatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dalam rangka Pemulihan Berbasis Pengurangan Risiko Bencana, yang dilaksanakan di Bumi Katulampa Kota Bogor, Jawa Barat, Pada Senin (18/9).
Adapun materi yang disampaikan pada bimbingan teknis ini diantaranya berupa teknik penanaman dengan menggunakan media polybag, pembuatan eco enzyme, dan pengelolaan air hujan.
Dengan diselenggakannya kegiatan ini diharapkan bisa diaplikasikan pada skala rumah tangga dalam mendukung upaya pemulihan berbasis pengurangan risiko bencana dengan memperhatikan kearifan lokal.
Kegiatan ini dihadiri sebanyak 40 peserta yang terdiri dari kelompok pemberdayaan masyarakat di Katulampa, perwakilan guru sekolah di sekitar Katulampa, Komunitas Penggiat Lingkungan, BPBD Kota Bogor dan perwakilan pemerintah daerah setempat.
Relokasi Warga Terdampak Pascabanjir dan Longsor di Bogor
Kegiatan sosialisasi juga diberikan terhadap warga terdampak banjir dan tanah longsor yang terjadi tanggal (14/3) lalu di Aula Kantor Kecamatan Bogor Selatan, Bogor, Jawa Barat. Peristiwa itu memaksa sedikitnya 40 KK warga terdampak harus di relokasi. Bencana tersebut telah menimbulkan korban jiwa, harta dan kerusakan infrastuktur utamanya di sektor perumahan.
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansah dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah daerah telah melakukan pendataan kerusakan rumah masyarakat dan telah ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah. Berdasarkan hasil pendataan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan usulan bantuan relokasi rumah warga terdampak bencana kepada BNPB
"Sesuai kesepakatan dengan pemerintah daerah kota Bogor, maka sebanyak 40 KK warga terdampak seluruhnya akan di relokasi. Tim BNPB juga telah meninjau lahan relokasi dan itu cukup bagus dan mudah diakses oleh warga," ujar Jarwansah.
dirinya juga menambahkan bahwa luas lahan relokasi sekitar 7000 meter persegi. Masing-masing keluarga akan mendapatkan luas bangunan rumah dengan tipe 36 memiliki dua kamar dan fasilitas lainnya.
"kami berharap, pekerjaan rumah ini bisa selesai akhir tahun ini, agar masyarakat bisa segera tinggal di hunian tersebut," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Diah Pitaloka mengatakan, Komisi VIII DPR-RI mempunyai kewajiban untuk mengawal dan memonitor pelaksanaan pembangunan kembali hunian warga terdampak.
"Ketika masyarakat menempati hunian baru, yang terpenting adalah bagaimana menggali potensi-potensi ekonomi yang ada di lokasi hunian sehingga dapat menjadi mata pencaharian baru bagi masyarakat.
"BNPB dan Komisi VII DPR RI akan mendiskusikan program-program pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Bogor," tutupnya.
Wakil walikota Bogor Dedie Abdul Rachim juga menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BNPB dan jajarannya sert kepada ibu Diah Pitaloka selaku ketua Komisi VIII DPR RI yang sudah mengupayakan percepatan relokasi warga terdampak bencana di kota Bogor.
"Memang agak sedikit terhambat karena mencari lokasi yang tepat, yang mudah dijangkau masyarakat. Alhamdulilah, lahan sudah ada dan pemerintah akan segera membangunkan rumah buat masyarakat yang terdampak bencana," ucap Dedie.
"Mudah-mudahan relokasi ini menjadi harapan baru untuk masyarakat yang terdampak bencana dan kembali bisa merajut masa depan untuk keluarga yang lebih bahagia", tambahnya.
Di akhir kegiatan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bersama Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI memberikan secara simbolis paket sembako kepada 40 KK warga terdampak banjir dan Tanah longsor di Kota Bogor.
Abdul Muhari, Ph.D.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
Penulis
