Mulailah mengetik pada pencarian di atas dan tekan tombol kaca pembesar untuk mencari.

BNPB Mendapatkan Apresiasi MenPANRB Pasca Meningkatnya Reformasi Birokrasi

Dilihat 815 kali
BNPB Mendapatkan Apresiasi MenPANRB Pasca Meningkatnya Reformasi Birokrasi

Foto : Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S. Sos., M.M melakukan audiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, pada Selasa (28/11). (Amirul Firdausy)

JAKARTA – Merujuk data yang ada, sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 trend nilai reformasi birokrasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus alami peningkatan, pada tahun 2019 memiliki nilai 64,01 dan menjadi 77,12 pada tahun 2022.

Meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi tersebut membuat BNPB mendapatkan apresiasi saat Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S. Sos., M.M melakukan audiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas di Kantor Kementerian PANRB. Jakarta, pada Selasa (28/11).

Atas dasar itu, Suharyanto mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, seiring dengan berjalannya reformasi birokrasi di tubuh BNPB, turut meningkatkan tunjangan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara yang bekerja di BNPB.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri PANRB, atas nama seluruh keluarga besar Badan Nasional Penanggulangan Bencana sangat berbahagia, karena sudah memberikan persetujuan terkait tunjangan kinerja seluruh anggota BNPB yang semula 70 persen menjadi 80 persen,” ujar Suharyanto. 

Suharyanto menambahkan, dengan meningkatnya tunjangan kinerja ini dijadikan pelecut semangat bagi para pegawai BNPB untuk lebih giat dalam mengemban tugas menangani bencana. 

“Tentu saja ini menjadi cambuk bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi, kami bertekad dengan naiknya tunjangan kinerja akan kami tunjukan di lapangan untuk bekerja lebih baik dan lebih sempurna lagi,” tutup Suharyanto.

Adapun capaian lain yang dilakukan BNPB di antaranya, mendapatkan penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan sebanyak 12 kali berturut-turut pada tahun 2011 sampai 2022, penyederhanaan birokrasi di lingkungan BNPB.  Kemudian inovasi layanan internal dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) BNPB, E-Sakip, Perpustakaan Elektronik BNPB, Sistem Informasi Kepegawaian, Presensi Mobile, E-Talenta, Sistem Informasi Kartu Penghasilan, E-PPID, Whistleblowing System, Layanan Pengaduan Masyarakat.

Sementara itu inovasi layanan eksternal antara lain program Pengentasan Kemiskinan melalui Stimulan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk korban bencana, digitalisasi E-Proposal pengajuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, Investasi melalui integrasi InaRISK dengan perbankan dalam hal pembangunan bisnis, dan Pembangunan Rumah Instan Berbasis Produk dalam Negeri.

Pada kesempatan yang sama, Abdullah Azwar Anas menyatakan dengan sudah adanya terobosan – terobosan di lingkup reformasi birokrasi yang sudah baik di BNPB, harapannya BNPB tetap memberikan inovasi dan gagasan baru lainya yang berdampak positif bagi masyarakat.

“Kami melihat beberapa terobosan sangat baik dan nilai reformasi birokrasi meningkat, harapan kita ke depannya ada upaya lompatan baru agar apa yang dilakukan BNPB dapat terus ditingkatkan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucapnya.


Abdul Muhari, Ph.D. 

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Penulis

Admin


BAGIKAN