INTEGRASI PETA GEOSPASIAL DUKUNG PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA

YOGYAKARTA - Penanggulangan bencana tidak terlepas dari ketersediaan peta atau informasi geospasial, ini disebakan peta tersebut dapat dimanfaatkan pada tahap pra, saat terjadi, maupun pasca bencana. Diskursus ini menjadi topik dalam seminar internasional dengan tema "Communicating Multi-Scientific Analysis on Disaster Risk Management" yang diselenggarakan oleh Badan informasi Geospasial (BIG) di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, pada Selasa (30/7). Penyelenggaraan seminar ini bekerjasama dengan Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada (UGM).

Peta tematik kebencanaan telah banyak diproduksi, tetapi peta tersebut tidak terintegrasi satu sama lain. BIG merupakan institusi pemerintah pusat yang memiliki mandat untuk menyediakan peta dasar memandang penting untuk pengintegrasian peta-peta yang ada. "Koordinasi yang baik dan kerjasama yang sistematis antar institusi penghasil data spasial sangat diperlukan", jelas Dr. Asep Karsidi, Kepala BIG. Beliau juga menambahkan bahwa ratusan peta tematik geospasial telah disederhanakan menjadi 12 tema. Salah satunya adalah peta tematik kebencanaan dan BNPB menjadi leading actor untuk konteks ini.

Kelompok kerja (pokja) Pemetaan Kebencanaan telah dibentuk untuk maksud di atas dengan melibatkan kementerian/lembaga penghasil informasi geospasial kebencanaan seperti BNPB, BIG, Kementerian PU, BMKG, KKP, LAPAN, Kementerian kehutanan, kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Bapeten, serta lingkungan perguruan tinggi. Melalui pokja ini, standar pemetaan kebencanaan untuk data spasial mudah diintegrasikan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Syamsul Maarif menyambut baik gagasan terintegrasinya informasi geospasial dari kementerian/lembaga maupun perguruan tinggi. Sementara itu, dalam ceramah beliau sebagai keynote speaker, perlu juga menekankan pada pengimplementasian kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia yang mengacu pada agenda nasional (sentralistik), dalam arti membangun bangsa Indonesia yang tangguh menghadapi bencana, serta desentralisasi. Desentralisasi salah satunya mengacu pada penguatan kelembagaan di tingkat lokal sesuai dengan ancaman bencananya. Syamsul Maarif juga menegaskan bahwa ilmu pengetahuan dan local wisdom sebagai salah satu bidang yang perlu dipahami bersama dalam penanggulangan bencana. 

Seminar ini bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan teknologi terkait dengan manajemen bencana dan pengelolaan informasi spasial tematik pendukungnya. Di samping itu bertujuan berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam manajemen bencana dan memformulasikan ke dalam satu pendekatan yang komprehensif.

Hadir pada seminar ini para pakar, ilmuwan, dan birokrat dengan latar belakang keilmuan dalam manajemen bencana dari dalam dan luar negeri, seperti dari Universitas Sorbone, Universitas Chiba, AIFDR, ADPC, dan NDMO Timor Leste.(TY).  

Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut

Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan