Kolaborasi Inklusif dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana

JAKARTA - Pengurangan Risiko Bencana (PRB) menjadi salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam upaya penanggulangan bencana yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Sistem dan Strategi Dr. Raditya Jati menjelaskan bahwa kolaborasi inklusif sangat penting dalam memperkuat upaya PRB di Indonesia.

"Kolaborasi inklusif dalam upaya PRB sangat penting, diantaranya yang pertama otoritas lokal maupun orang yang berwenang di lingkup lokal yang memainkan peran penting untuk memperkuat kapasitas lokal atau daerah dalam PRB di seluruh Indonesia," jelas Raditya dalam kegiatan diskusi "Financing for Disaster Risk Reduction and Risk-Informed Approach to Investing Across SDGs" secara virtual pada Selasa (13/4).

Raditya mengungkapkan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, terdapat pogram Otoritas Penanggulangan Bencana Nasional yang mendorong otoritas tingkat daerah untuk memasukkan strategi dan tindakan PRB ke dalam indikator kinerja utama otoritasi lokal.

"Saat ini pemerintah daerah telah mengintegrasikan upaya PRB ke dalam rencana pembangunan di daerah," ungkap Raditya.

Selanjutnya Raditya menjelaskan bahwa keterlibatan komunitas juga turut menjadi langkah yang tidak kalah penting dalam mengimplementasikan strategi PRB yang telah disusun.

"Dalam mengintegrasikan strategi PRB ke dalam rencana pembangunan daerah, kami juga mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan semua lapisan masyarakat secara inklusif," ujar Raditya.

"Ini menjadi penting sebagai rasa kepemilikan program yang memungkinkan implementasi dari setiap strategi PRB sehingga menjadi kesempatan yang baik untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang PRB," tambah Raditya.

Kemudian Raditya menjelaskan bahwa Indonesia berupaya untuk terus mendukung pelaksanaan strategi PRB dengan pembiayaan yang efektif dan efisien.

"Pemerintah Indonesia memastikan pembiayaan pelaksanaan strategi PRB sampai ke tingkat daerah, pada pemerintah daerah juga tercermin dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 serta pada tingkat nasional, strategi PRB telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Nasional sejak tahun 2010," tutur Raditya.

Adapun saat ini Indonesia sedang dalam proses mengembangkan mekanisme Pooling Fund yang memungkinkan pemerintah mengalokasikan dana khusus maupun cadangan untuk tujuan penanggulangan bencana, tidak hanya mencakup keadaan tanggap darurat saja tetapi juga termasuk tindakan PRB.

Kolaborasi Pentaheliks dalam Implementasi Strategi PRB

Raditya juga mengungkapkan konsep pentaheliks yang menjadi upaya kolaborasi seluruh pihak dalam penanggulangan bencana turut memperkuat implementasi strategi PRB.

"Pemerintah secara konsisten membangun dialog dengan seluruh pihak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya PRB, tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga pihak swasta," ungkap Raditya.

"Berbagai upaya kolektif dalam meningkatkan ketahanan masyarakat antara lain dengan program Gerakan PRB, Desa Tangguh, Keluarga Tangguh, Pengurangan Risiko Berbasis Masyarakat, Sekolah Aman Bencana, Gerakan Literasi Bencana, kumpulan relawan dan masih banyak lagi," jelasnya.

Adapun tantangan yang kerap dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan strategi PRB. Raditya mengungkapkan dibutuhkan konsistensi, komitmen serta inisiatif dalam melibatkan seluruh pihak untuk melaksanakan strategi PRB.

"Kita perlu menjaga konsistensi, komitmen dan inisiatif untuk terus melibatkan berbagai sektor dalam melaksanakan strategi PRB," ungkapnya.

"Diperlukan juga kebutuhan dalam menghasilkan ide dan inovasi baru yang kemudian dapat menciptakan insentif untuk memotivasi partisipasi seluruh pihak serta membangun pemahaman yang kuat dalam melihat PRB sebagai investasi, bukan beban tambahan bagi proses pekerjaan mereka. Begitu juga penguatan literasi dan pendidikan PRB kepada seluruh elemen masyarakat," tutur Radit.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Rencana Inti Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020 - 2045 yang telah memasukkan pendekatan pentaheliks dalam PRB untuk memastikan penerapan strategi PRB nasional. Selain itu juga akan dibentuk sekretariat lintas sektor untuk membantu pelaksanaan, evaluasi serta memantau implementasi Rencana Inti Nasional dari tahun ke tahun.

Pada kesempatan yang sama, Raditya juga mengemukakan bahwa kegiatan Global Platform Disaster Risk Reduction (GPDRR) yang akan diselenggarakan tahun 2022 mendatang akan membahas terkait pembiayaan PRB dan investasi berbasis risiko bencana.

"Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam kegiatan GPDRR 2022 mendatang yang mana topik pembiayaan PRB dan investasi berbasis risiko menjadi dua topik paling disorot. Hal ini merupakan cerminan bagi Indonesia bahwa isu-isu prioritas Indonesia dalam agenda PRB juga penting bagi komunitas internasional," tutupnya.

Dr. Raditya Jati

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB 

Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut

Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan