Mulailah mengetik pada pencarian di atas dan tekan tombol kaca pembesar untuk mencari.

Monev BNPB Pendampingan Sosial Pascalongsor Kabupaten Brebes

Dilihat 430 kali
Monev BNPB Pendampingan Sosial Pascalongsor Kabupaten Brebes

Foto : BNPB melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan pendampingan sosial pascabencana tanah longsor di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. (Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam)

BREBES – BNPB melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan pendampingan sosial pascabencana tanah longsor tiga tahun silam di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.

Penyelenggaraan monev dilakukan Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Direktorat PPSESDA) BNPB pada bencana yang terjadi pada 22 Februari 2020 lalu. Sedangkan kegiatan pemulihan yang telah berlangsung bertujuan untuk memulihkan kehidupan sosial masyarakat yang terdampak bencana. Sedangkan pemulihan pascabencana tanah longsor, BNPB melibatkan Univeristas Jenderal Soedirman.  

Direktur PPSESDA BNPB Dra. Eny Supartini M.M. menyampaikan, monev yang diselenggarakan menyasar pada kegiatan pendampingan sosial tujuh kelompok dampingan. Kelompok tersebut merupakan bagian warga masyarakat yang terdampak bencana tanah longsor.  

Pada kesempatan itu, Eny menekankan, kearifan lokal perlu didorong untuk mengoptimalkan kegiatan penanggulangan bencana dan seluruh pihak yang terkait dapat lebih mengembangkan kegiatan bagi kelompok dampingan. 

Eny mencontohkan, pemerintah daerah dapat mewadahi kelompok angklung untuk melakukan pementasan di berbagai acara dan universitas dapat terus melanjutkan kegiatan pendampingan melalui program Kampus Merdeka atau KKN tematik di Desa Pasir Panjang, salah satu desa dampingan.

“Pada tahun 2023, BNPB melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan sosial di Kabupaten Brebes bersama dengan BPBD Kabupaten Brebes, Universitas Jenderal Soedirman, Kepala Desa Pasir Panjang dan perwakilan kelompok dampingan,” ujar Eny, pada Jumat (24/11). 

Eny menambahkan, adapun tujuan kegiatan ini untuk mengetahui eksistensi kelompok-kelompok yang telah terbentuk dari hasil kegiatan pendampingan sosial yang telah dilaksanakan bersama dengan tim dari Universitas Jenderal Soedirman. Di samping itu, monev juga membahas mengenai tindak lanjut keberlanjutan dari program yang telah berjalan, baik dari pihak pemerintah daerah maupun pihak universitas.

Sementara itu, Siswandi selaku ketua tim pelaksana kegiatan pendampingan sosial dari Universitas Jenderal Soedirman menyampaikan, agar kelompok dampingan yang telah terbentuk untuk lebih menunjukkan manfaat dan mengembangkan eksistensinya melalui berbagai media sehingga dapat menjadi percontohan bagi desa lain di sekitarnya.

Kepala Desa Pasir Panjang dan perwakilan kelompok dampingan mengucapkan terima kasih atas dukungan BNPB selama ini yang sangat bermanfaat bagi masyarakat desa. Sejak 3 tahun dilaksanakannya kegiatan pendampingan sosial yang dimulai pada tahun 2020, manfaat kegiatan pendampingan sosial masih dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa, sehingga masyarakat semakin guyub dan semakin erat ikatan sosialnya. 

Ketujuh kelompok dampingan penerima manfaata pada fase pemulihan, antara lain (1) Kelompok Masyarakat Gunung Lio, (2) Kelompok Masyarakat Pasir Husada, (3) Kelompok Karang Taruna Manguntapa, (4) Kelompok Bangbara, (5) Kelompok Kesenian Angklung Kencana Manguntapa, (6) Kelompok Pengajian Baitul Hikmah, dan (7) Kelompok TPQ Al-Amanah. 

Sebagai tindak lanjut ke depannya, diharapkan agar BPBD Kabupaten Brebes dapat menyusun rencana kontinjensi Desa Pasir Panjang bersama dengan forum pengurangan risiko bencana (PRB) setempat. Selain itu, pembelajaran dari proses pemulihan kehidupan sosial Masyarakat Desa Pasir Panjang untuk didokumentasikan dengan dua bahasa, Indonesia dan Inggris. 

Hal tersebut dapat dikerjasamakan dengan Universitas Jenderal Soedirman sehingga nantinya dapat disampaikan di dalam forum-forum nasional maupun internasional sebagai praktik percontohan pemulihan kehidupan sosial pascabencana. Keterlibatan perguruan tinggi ini sesuai dengan amanat undang-undang (UU) penanggulangan bencana, UU Nomor 24 Tahun 2007.

Regulasi ini menekankan, penanggulangan bencana merupakan urusan bersama dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, media, dunia usaha dan masyarakat. 

Saat melakukan monev, BNPB juga memberikan tali kasih berupa bantuan sembako kepada Kepala Desa Pasir Panjang dan perwakilan kelompok dampingan, serta akan membantu meneruskan usulan kelompok pengajian Baitul Hikmah kepada Kementerian Agama mengenai permohonan bantuan Al-Qur’an dan Juz Amma serta bantuan dukungan kesenian Hadroh sebagai bentuk bagian pemulihan kehidupan sosial masyarakat Desa Pasir Panjang.


Abdul Muhari, Ph.D. 

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Penulis

Admin


BAGIKAN