e-Cooperation on Disaster Management

Latar Belakang

Tsunami Aceh yang menghantam pada 2004, telah menjadi wakeup call dunia danIndonesia. Kejadian yang berdampak kebeberapa lintas Negara dan menjadi sebuah momentum bahwa penanganan bencana merupakan urusan global. Untuk Indonesia, pasca bencana Aceh telah mendorong kebangkitan nasional mengenai arti pentingnya penanggulangan bencana dan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang hingga kini hidup di daerah rawan bencana. Penguatan institusional didasari dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penerimaan penghargaan Global Champion on Disaster Risk Reduction pada tahun 2011 dari Sekretaris Jenderal PBB kepada Presiden RI telah menarik perhatian dunia bahwa Indonesia dapat menjadi rujukan dari negara-negara lain untuk mempelajari penanggulangan bencana di Indonesia.

Pengalaman Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, BNPB sebagai focal pointpenanggulangan bencana di Indonesia serta sebagaicentre of excellence terus membangun kemitraan dan kerjasama dengan komunitas nasional maupun internasional yang dapat dilakukan pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Kerjasama ini dapat dipandang sebagai aspek kemanusiaan (humatarian assistance) dan aspek politik (soft diplomacy).

Sejalan dengan perkembangan kerjasama internasional di BNPB, optimalisasi sisitim komunikasi dan informasi sangat memerlukan dukungan sistim teknologi digital, terutama ditujukan untuk pelayanan publik. Untuk itu, terobosan dengan pengembangan/pembangunan aplikasi layanan kerjasama internasional secara elektronik yang terintegrasi di website BNPB yaitu e-Cooperation on Disaster Management diharapkan dapat menjawab tantangan dengan informasi bagi BNPB maupun pihak lainnya yang dapat diakses secara cepat dan mudah, serta mengetahui perkembangan kerjasama internasional secara efektif dan efisien.

Pengembangan e-Cooperation masih akan terus berjalan untuk penyempurnaan. Saat ini, penyajian aplikasi dapat menginformasi terkait kerjasama internasional yaitu dasar hukum, alur kerjasama, bantuan darurat bencana, perjanjian kerjasama internasional. Misi ke depannya masih terus mengembangkan sistem aplikasi yang paperless, di mana pihak yang melakukan kerjasama dapat mendaftar memasukkan usulan kerjasama sesuai format yang tersedia. Aplikasi ini diharapkan pula dapat memonitor posisi/progres  layanan kerjasama internasional yang sedang berjalan.