Koordinasi Efektifkan Penanganan Bencana di Kota Bandar Lampung

Tweet

BANDAR LAMPUNG – Koordinasi multipihak mengefektifkan penanganan bencana khususnya pada saat tanggap darurat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung Eddy Heryanto pada Selasa (14/3) di Bandar Lampung, Lampung. Menurutnya, koordinasi dapat mensinergikan peran multipihak, seperti dinas-dinas pemerintah, organisasi non pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. 

“Saya kalau sudah melihat Pasawaran gelap, saya waspada. Sungai-sungai yang ada di Bandar Lampung ini memiliki hulu sungai di Pasawaran,” papar Eddy di hadapan peserta Pemantapan Manajemen Gudang Logistik Regional 2017 hari ini (14/3) di Bandar Lampung.

BPBD Kota Bandar Lampung dibawah kepemimpinannya segera menghubungi para camat untuk mengevakuasi warga. Banjir pun tidak terelakkan ketika intensitas hujan tinggi dan air pasang pada 21 Februari 2017 lalu. Banjir saat itu terdeteksi pada pukul 23.00 WIB namun tidak satu pun warga menjadi korban karena masyarakat siaga dan sebagian dievakuasi. 

Pascabanjir, BPBD pun segera membentuk pos komando (posko). “Posko dibentuk untuk memberikan arahan terkait pekerjaan setiap hari. Koordinasi berlangsung dan distribusi bantuan diarahkan ke Posko sehingga tidak ada tumpang tindih,” ucap Eddy yang pernah memimpin beberapa dinas di Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

Di samping itu, koordinasi itu tidak terlepas dari peran tim koordinasi yang terdiri dari Muspida dan dinas terkait. Herry mencontohkan upaya tim koordinasi dalam memberi masukan kepada kepala daerah untuk menentukan status tanggap darurat bencana. 

BPBD Bandar Lampung mendapatkan dukungan dari kepala daerah. Eddy menceritakan saat pertama memimpin BPBD, anggaran masih sekitar Rp 4 milyar. Tiga tahun kemudian, anggaran dinas dengan dukungan 3 pleton ini mendapatkan anggaran mencapai Rp 29 milyar. Besarnya anggaran tersebut dialokasikan tidak hanya untuk tanggap darurat tetapi pada kesiapsiagaan. Menurut Eddy, kesiapsiagaan lebih penting dibandingkan pada upaya tanggap darurat bencana. 

Sutopo Purwo Nugroho

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB