BNPB Jalin Kerja sama Penanggulangan Bencana dengan Dua Kementerian

Tweet

SORONG  - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjalin kerja sama dalam bidang penanggulangan bencana dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Senin (23/10) di Aimas Convention Center, Sorong, Papua Barat. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman antara BNPB dengan kedua kementerian tersebut.

Penandatanganan Nota Kesepahaman pertama antara BNPB dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dilakukan oleh Sekretaris Utama BNPB, mewakili Kepala BNPB, dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika. Ruang lingkup nota kesepahaman dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi:

a.    Pengembangan konten informasi edukasif desiminasi informasi dalam bidang penanggulangan bencana;

b.    Pemanfaatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika dalam penanggulangan bencana;

c.    Pemberdayaan dan pemanfaatan aplikasi informatika dalam penanggulangan bencana;

d.    Pengembangan Sumber daya Masyarakat di bidang komunikasi dan informatika serta penanggulangan bencana

Penandatanganan Nota Kesepahaman kedua antara BNPB dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Deputi Rehabilitasid an Rekonstruksi BNPB dengan Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam kondisi Darurat. Ruang lingkup nota kesepahaman dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

  1. Penyusunan kebijakan yang responsif gender, pemenuhan hak perempuan dan anak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  2. Pelayanan perlindungan perempuan dan anak, pemberian bantuan dan pemenuhan hak perempuan dan anak di daerah bencana yang dilakukan pada tahap mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
  3. Pemberdayaan perempuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

 

 

 

Tujuan dari penandatanganan ini adalah mensinergikan penanggulangan bencana dengan penyelenggaraan komunikasi dan informatika serta program bersama di kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk melindungi masyarakat dari bencana alam dan dampak yang ditimbulkan. Mengingat dampak yang luar biasa tersebut, penanggulangan bencana alam harus dilakukan dengan menggunakan prinsip dan cara yang tepat.

Selain itu, Penanggulangan bencana alam juga harus menyeluruh tidak hanya pada saat terjadi bencana tetapi pencegahan, sebelum terjadi bencana, serta rehabilitasi dan rekronstruksi setelah terjadi bencana. Hal ini bertujuan agar bencana alam tidak terlalu banyak menimbulkan dampak buruk bagi korban bencana alam.

Penandatanganan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam peningkatan kemitraan antar pelaku penanggulangan bencana di Indonesia dan komitmen bersama antar pemangku kepentingan di Indonesia.

Dengan demikian komitmen bersama, perlu selalu digerakan agar upaya sinergitas antar lembaga dapat berjalan capat dan tepat dan juga perlu menjaring kelembagan lainya tidak hanya dengan kementerian tetapi juga melibatkan akademisi, organisasi masyarakat maupun lembaga usaha.

Komitmen bersama tidak hanya dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman namun juga dalam bentuk Perjanjian Kerja sama (PKS) yang bersamaan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi dan KPPPA.

Perjanjian Kerja sama ditandatangani oleh  Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dengan Sekretaris Utama BNPB. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan  Informatika meliputi :

a.    Penyediaan data dan Informasi kebencanaan di wilayah rawan bencana

b.    Peneydiaan dan/atau pemenfaatan sarana dan prasarana perangkat telekomunikasi khusus untuk penyebaran informasi kebencanaan di wilayah rawan bencana

c.    Pendampingan dan pengembangan sumber daya manusia terkait pemanfaatan perangkat penyebaran informasi kebencanaan.

Selanjutnya dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB dengan Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecail dan Menengah. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama tersebut adalah :

a.    Penyusunan program pemebrdayaan dan pemulihan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah pasca bencana

b.    Pelaksanaan koordinasi program pemebrdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah pasca bencana

c.    Monitoring dan evaluasi secara sinergi terhadap koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah pascabencana.

Kepala BNPB Willem Rampangilei hadir dan menyaksikan penandatanganan tersebut dan berharap ini dapat sebagai komitmen atau acuan dalam penyelenggaraan secara cepat, terencana, terkoordinasi, terkoordinasi dan terpadu.


Willem menyampaikan agar segera berjalan program konkrit ke depan, baik penyebaran informasi kebencanaan sebagai early warning system (EWS) di lokasi yang memiliki rawan bencana, maupun peningkatan pemberdayaan koperasi-koperasi usaha kecil di wilayah pascabencana sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah dalam memulihkan kondisi setelah bencana. Tanpa ada sinergitas semua pihak besar kemungkinan masayrakat bisa mewujudkan  build back better and safer.