Pengelolaan Logistik Dukung Upaya Penanggulangan Bencana

Tweet

JAMBI – Berdasarkan Peta Indeks Risiko Bencana tahun 2013, Provinsi Jambi memiliki indeks risiko sedang. Kendati demikian, terdapat tiga kabupaten/kota yang memiliki indeks risiko tinggi, yaitu Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Kerinci.

 

Tingginya indeks risiko bencana di Provinsi Jambi menjadi tantangan bagi BNPB dan BPBD baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Jambi. Hal ini terjadi karena BNPB dan BPBD memiliki mandat sesuai UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk menanggulangi bencana dengan cara melakukan pencegahan atau mitigasi, dan berbagai upaya pada saat tanggap darurat bencana.

 

Dalam melaksanakan tugasnya, BNPB dan BPBD perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola logistik. Sebab pada saat menanggulangi bencana, bantuan logistik sangat diperlukan bagi masyarakat terdampak. Namun di sisi lain, pengetahuan dan keterampilan pengelola logistik di BPBD masih perlu ditingkatkan.

 

Berdasarkan tantangan dan perlunya peningkatan sumber daya manusia untuk melakukan pengelolaan logistik bencana tersebut, maka Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan menyelenggarakan Kegiatan Pemantapan Sistem Manajemen Gudang Logistik Regional Provinsi Jambi Tahun 2017 di Jambi. Kegiatan ini diikuti oleh 47 peserta yang berasal dari BNPB, BPBD Provinsi Jambi, dan BPBD Kabupaten/Kota di Jambi.

 

Dalam sambutan dan arahan pada pembukaan acara, Direktur Logistik BNPB, Prasinta Dewi, mengatakan, “Pengelolaan logistik bencana harus dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, baik dari segi waktu, lokasi, sasaran, jumlah, kualitas, serta transparan dan akuntabel.”

 

Menurut Prasinta, untuk melakukan pengelolaan logistik, maka diperlukan dukungan beberapa faktor seperti sumber daya manusia yang terampil, tersedianya sistem dan infrastruktur, serta ketersediaan anggaran dan fasilitas pendukung yang memadai. Di sini, fasilitas pendukung tersebut di antaranya adalah alat transportasi, utilitas/prasarana seperti pergudangan, dan sistem pengelolaan logistik.

 

Dari hasil monitoring dan evaluasi bidang logistik yang dilakukan oleh Direktorat Logistik pada periode Januari sampai dengan Desember 2016 terungkap bahwa faktor-faktor pendukung seperti yang disebutkan di atas kondisinya masih jauh dari yang diharapkan. Oleh sebab itu, maka diperlukan pembinaan pengelolaan dan administrasi logistik secara menyeluruh dan terstruktur.

 

Pembinaan pengelolaan logistik sangat perlu dilakukan mengingat rumitnya manajemen logistik pada saat bencana melanda. Prasinta, dalam sesi wawancara setelah pembukaan, menjelaskan bahwa manajemen logistik adalah suatu proses. Beliau menjabarkan bahwa proses tersebut terdiri dari perencanaan, pengadaan, dan distribusi.

 

Perencanaan logistik diperlukan sebagai dasar untuk proses pengadaan. Dalam tahap perencanaan ini, maka dikumpulkan berbagai data sumber daya yang ada di suatu daerah. Tantangannya adalah tersebarnya data sumber daya ini di berbagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

 

Setelah data sumber daya terkumpul, maka dicari kesenjangan antara yang sudah ada dan yang masih diperlukan. Pemenuhan barang logistik yang diperlukan tersebut dilakukan pada tahap pengadaan.

 

Selanjutnya adalah proses distribusi. BNPB memiliki kebijakan, bahwa 80% barang logistik akan didistribusikan ke daerah. Sisanya, sebanyak 20% dicadangkan untuk masa darurat. Pendistribusian barang dilakukan ke BPBD Provinsi, kemudian provinsi yang akan membagikan ke kabupaten/kota.

 

Dasar pendistribusian barang logistik ke kabupaten/kota adalah tingkat kerawanan bencana, intensitas bencana, jenis bencana, dan ketersediaan gudang. Seringkali, tantangan yang dihadapi daerah adalah menyangkut persoalan anggaran, belum tersedianya gudang logistik, dan belum memahami manajemen logistik.  

 

Di Jambi, tantangan untuk melakukan penanggulangan bencana sangat beragam. “Kami memiliki bermacam-macam bencana yang terjadi sesuai musim.” Demikian dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah. Beliau memberikan contoh bahwa sebentar lagi, Jambi akan memasuki puncak musim penghujan dan harus menghadapi bencana banjir, longsor, dan angin puting beliung. Sementara itu, manakala kemarau melanda, maka kebakaran hutan dan lahan yang berganti mengancam Jambi.

 

Selain itu, Bachyuni juga menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi oleh BPBD Jambi adalah kondisi geografis yang menyulitkan aksesibilitas untuk melakukan upaya penanggulangan bencana. Jambi juga memiliki lahan gambut yang apabila terbakar, maka akan sangat sulit untuk dipadamkan. Upaya pemadaman hanya bisa dilakukan dengan menggunakan helicopter. Jambi beruntung karena tahun ini memperoleh bantuan dari BNPB berupa empat unit helicopter untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan, sehingga bencana ini menurun jauh intensitasnya.

 


Pusat Data, Informasi dan Humas