Kerjasama Sistem Prakiraan dan Peringatan Dini Banjir Pesisir

JAKARTA – Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Medi Herlianto menandatangani Perjanjian Kerjasama Sistem Prakiraan dan Peringatan Dini Banjir Pesisir pada Rabu (29/3) di Gedung BMKG, Jakarta,

Perjanjian kerjasama ini melibatkan 5 kementerian/lembaga, yaitu Pusat Meteorologi Maritim BMKG, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Kementerian Pupera, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika BIG, dan Direktorat Kesiapsiagaan BNPB.

Sistem ini akan diimplementasikan di Jakarta dan Semarang sebagai pilot project dengan pertimbangan kedua daerah tersebut memiliki dampak yang begitu besar akibat adanya bencana banjir pesisir atau rob ini.

Pada perjanjian ini BNPB memiliki tugas untuk mengoordinasikan penyebarluasan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Semarang terkait informasi prakiraan dan peringatan dini banjir Rob (coastal inundation).

Menyiapkan bantuan personil dalam pengembangan sistem prakiraan dan peringatan dini banjir Rob (coastal inundation), menyediakan data InaRISK untuk pengembangan sistem prakiraan dan peringatan dini banjir rob berbasis risiko.

Kepala BMKG Andi Eka Sakya saat konferensi pers dihadapan awak media, usai acara penandatanganan perjanjian tersebut mengatakan bahwa wilayah Coastal Inundation Forcasting Demonstration Project Indonesia (CIFDP-I) telah memasuki pada tahap keempat, yaitu evaluasi sistem dan praoperasional.

"Tahun 2018 sistem sudah mulai beroperasional dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Melaui sistem ini dapat dijadikan sebagai Decision Support System (DSS) pada level kebijakan bidang bencana dan mitigasi," imbuh Andi Eka Sakya.

CIFDP-I merupakan hasil kerjasama antara beberapa lembaga dan kementerian dari awal fase (fase 0) melalui berbagai forum, seperti seminar, workshop, dan sharing antar lembaga/kementerian.

Kerjasama ini pun di lakukan di bawah payung kesepakatan perjanjian kerjasama atau yang disebut dengan Devinitive National Agreement (DNA) yang telah ditandatangani pada hari ini. Melalui kerjasama ini diharapkan tercapainya tujuan pembangunan sistem peringatan dini banjir pesisir/rob yang memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir.

Lebih lanjut Andi Eka menambahkan bahwa melalui sistem peringatan dini kita dapat mengetahui prakiraan ketinggian banjir rob dan luasan dampak dari banjir rob sehingga pemerintan daerah dapat memgambil keputusan untuk memetakan daerah mana yang termasuk "zona merah."

Sementara Perwakilan dari WMO, Sarah Grimes mengutarakan bahwa CIFDP merupakan kegiatan yang di asistensi dari WMO sebagai langkah untuk kesiapsiagaan terhadap bencana dan mitigasi.

Sarah menambahkan terdapat beberapa tim ahli dari WMO ikut berperan masukan tentang apa-apa yang menjadi kebutuhan Indonesia untuk membangun sebuah sistem yang diharapkan dapat membantu masyarakat di wilayah pesisir.

Berdasarkan data yang dilansir BMKG bahwa Indonesia merupakan negara maritim dan 60% wilayah Indonesia berupa persisir, terdapat hampir 93 ribu warga tinggal di wilayah pesisir. Indonesia juga memiliki garis pantai ketiga terpanjang di dunia (99.093 km), hal ini memiliki peluang yang sangat besar terhadap ancaman bencana. Kondisi inilah yang menjadikan wilayah Indonesia rawan bencana seperti banjir pesisir/rob, tsunami, gelombang badai (storm surge) yang saat ini mengancam masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.

Menyadari kondisi ini, BMKG terus berupaya memberikan informasi peringatan dini dengan mengembangkan sistem peringatan dini melalui kegiatan Coastal Inundation Forcasting Demonstration Project Indonesia (CIFDP-I). Kegiatan ini telah dimulai sejak tahun 2013 atas asistensi dari WMO.

Related posts