18

2018-07

Lokakarya Lessons Learned SKPDB dan Koordinasi sipil-Militer Penanggulangan Bencana

BOGOR - BNPB bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia, mengadakan dua kegiatan paralel pada tanggal 27-30 Juni di Padjadjaran Suites and Conventional Hotel, Bogor (28/6). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan koordinasi dan kerja sama terutama pada saat respon bencana dan tidak menutup kemungkinan pada saat pra dan pasca bencana.

Lokakarya Pelibatan Sipil dan Militer dalam Penanggulangan Bencana membahas tentang pembelajaran peran militer yang sangat dominan dalam keadaan darurat, identifikasi mekanisme koordinasi sipil dan militer serta rekomendasi kedepan untuk menciptakan koordinasi yang terpadu. Hal ini dilakukan untuk menyusun rencana koordinasi simil sampai dengan tahun 2020.

Sedangkan Lokakarya Lessons Learned Implementasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dimaksudkan untuk memfasilitasi ketidaksinkronan implementasi manajemen pengorganisasian antara peraturan yang ada dan pengalaman di lapangan. Melihat kembali Perka SKPDB dari kacamata Incident Command System (ICS), peran dan tugasnya yang memilah apa yang dapat diadopsi dan mana yang tidak sesuai. Selain itu, metode ICS juga tidak harus semuanya diadaptasi dalam manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.

Lokakarya ini dibuka oleh Deputi bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Wisnu Widjaja dan dihadiri oleh perwakilan K/L terkait antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, perwakilan TNI dan Kalaksa BPBD (Kabupaten Karang Asem, Provinsi Sumatra Selatan, Kota Balikpapan, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Garut, Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah), perwakilan MDMC dan perwakilan PMI.

Wisnu menyampaikan bahwa lokakarya ini akan mengubah paradigma yang diperlukan untuk memperkuat penanggulangan bencana. “Sehingga memunculkan solusi kreatif dan selain itu sebagai salah satu negara yang mempunyai peraturan penanggulangan bencana yang lengkap” ucapnya. Adanya lokakarya ini akan menciptakan SOP/pedoman/kebijakan baru untuk meningkatkan penanganan bencana.

Kedua lokakarya ini merupakan kegiatan dari working group sipil militer dan working group ICS. Working group dibuat dalam rangka dialog platform untuk menjaga sinergitas kebijakan antar K/L seperti menghasilkan suatu kebijakan dan membuat standarisasi. Tujuan dari working group ini adalah menjadi pedoman atau kebijakan yang inklusif untuk dimiliki semua orang. (ami/acu).

Related posts