Pembekalan Fasilitator dan Pengelola Kegiatan untuk Masyarakat Tangguh tahun 2016

JOGJA - Direktorat Pemberdayaan Masyarakat BNPB menyelenggarakan kegiatan pembekalan dan pengelola kegiatan ketangguhan masyarakat tahun anggaran 2016 yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 21 – 27 Juni 2016. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat Ibu Dra. Anny Isgiati, MM. Peserta dihadiri oleh 49 Kab/Kota di 30 Provinsi di seluruh Indonesia yang diwakili oleh PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) dan BPP (Bendahara Pembantu Pengeluaran) dari masing-masing daerah serta 216 fasilitator dan 24 trainer. Pembekalan calon fasilitator mengamanatkan bahwa softskill fasilitator harus lebih baik karena akan menjadi aset penting daerah dan masyarakat baik secara kompetensi manajemen pengetahuan serta komitmen terhadap pengurangan risiko bencana di daerahnya masing-masing. Fasilitator juga diharapkan mendalami substansi teknis terkait bagaimana pendekatan dan aplikasi penerapan penanganan multihazard dan karhutla. Diantaranya seperti kaji risiko dan analisis risiko bencana, EWS, rencana kontinjensi, penyusunan peta evakuasi, pembentukan forum PRB serta komitmen daerah RPJDes. Khususnya pencegahan karhutla berbasis masyarakat terkait kerelawanan, dukungan peralatan, dan mata pencaharian alternatif (MPA) sesuai kearifan lokal di daerah masing-masing. BPBD DIY yang diwakili oleh pejabat terkait memberikan sambutan ucapan selamat datang kepada penyelenggara acara pembekalan dalam hal ini BNPB dan seluruh peserta kegiatan. Menurut BAPPENAS Bapak Ir. Kuswiyanto M.Si terkait Sinkronisasi Ketangguhan Masyarakat antar Kementrian Lembaga dalam konteks RPJMN dan RKP tahun 2016 – 2017 tentang pembangunan desa dan kawasan perdesaan dan pengurangan indeks risiko bencana di 136 pusat pertumbuhan yang mempunyai risiko bencana tinggi. Sesuai dengan kutipan menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan “Masyarakat dapat menggunakan dana desa untuk menghindari bencana, membenahi dan membangun infrastruktur desa seperti tanggul penahan longsor, saluran air sesuai dengan Permendesa No. 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.” (Pemberdayaan Masyarakat, BNPB).

Related posts